Kolaborasi Pemkab Bogor dan Kementerian PKP Percepat Penanganan 6.500 RTLH, Rudy Susmanto: Wujud Nyata Hadirkan Rumah Layak untuk Masyarakat
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Pemkab Bogor dalam mempersiapkan program BSPS dinilai berada di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat untuk membuka peluang penambahan alokasi bantuan apabila pelaksanaan program berjalan sesuai target.
Mediateduh.com,BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mempercepat upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2026, sebanyak sekitar 6.500 unit rumah ditargetkan mendapatkan bantuan rehabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Program tersebut menjadi hasil kolaborasi antara Pemkab Bogor dengan Kementerian PKP yang dipimpin Menteri Maruarar Sirait, sebagai bagian dari komitmen bersama menghadirkan rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto, S.Si. menegaskan bahwa penyediaan hunian layak merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah.
"Alhamdulillah, kami mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan ini semakin memperkuat percepatan penanganan sekitar 6.500 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bogor. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar ikhtiar ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang luas," ujar Rudy.
Menurut Rudy, keberhasilan pembangunan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Sinergi dengan pemerintah pusat, kementerian, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Pemkab Bogor dalam mempersiapkan program BSPS dinilai berada di atas rata-rata nasional. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat untuk membuka peluang penambahan alokasi bantuan apabila pelaksanaan program berjalan sesuai target.
"Dari evaluasi yang kami lakukan, persiapan Kabupaten Bogor sangat baik dan rekomendasinya berada di atas rata-rata nasional. Jika pelaksanaannya berjalan optimal, tentu peluang penambahan alokasi akan kami pelajari," kata Maruarar.
Ia juga menyampaikan rencana kunjungan kembali ke Kabupaten Bogor pada Oktober 2026 bersama sejumlah mitra, termasuk BRI, untuk mendukung pengembangan sektor perumahan, UMKM, kontraktor, dan pengembang lokal.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat evaluasi, Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk mencapai sekitar 5,76 juta jiwa, sementara berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) jumlahnya telah mencapai sekitar 6,19 juta jiwa.
Besarnya jumlah penduduk tersebut berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan hunian layak. Saat ini tercatat masih terdapat ratusan wilayah RT/RW yang membutuhkan penanganan RTLH.
Rudy menilai dukungan pemerintah pusat menjadi sejarah baru bagi Kabupaten Bogor karena untuk pertama kalinya memperoleh alokasi BSPS dalam jumlah besar.
"Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Menteri beserta seluruh jajaran atas dukungan luar biasa ini. Semoga kolaborasi ini mampu mempercepat terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Bogor," pungkas Rudy.
(Kontributor: Riski)
